REVIEW BUKU NEW PUBLIC MANAGEMENT
Data Buku:
- Judul Buku: New Public Management
- Penulis: Jane Erick Lane
- Penerbit: Routledge
- Tahun Terbit: 2002
- Jumlah Halaman: 242 halaman
Review Isi Buku:
Buku ini merupakan buah karya Jan-Erik Lane. Dia adalah seorang profesor ilmu politik di Jenewa Swiss. Selain sebagai seorang professor penuh di tiga universitas, Jan-Erik Lane juga mengajarkan politik dan ekonomi pada banyak universitas di seluruh dunia. Dia telah menjadi anggota dewan redaksi dari banyak jurnal ilmiah dalam ilmu politik dan sosial, dan telah menerbitkan sekitar 400 buku dan artikel. Buku ini adalah buku yang mengkaji tentang sektor publik dan manajemennya. Nuansa Ini terlihat pada pembagian manajemen yang dibagi menjadi dua sektor yang berbeda, yakni sektor swasta dan sektor publik. Meskipun ada yang disebut "Quangos"/ Quasi Non-Governmental Organisation atau organisasi otonom non-pemerintah, atau juga disebut organisasi sektor ketiga, yakni pemisahan antara publik dan swasta yang dilembagakan di sebagian besar negara di dunia. Sektor publik terdiri dari perilaku organisasi yang tergabung dua alternatif didalamnya yang disebut sebagai "negara" atau "pemerintah", akan tetapi konsep "sektor publik" adalah konsep yang lebih luas dari dua konsep terkenal ini.
Buku ini terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 11 (sebelas) bab yang berbicara tentang teori tata kelola sektor publik yang dimulai dengan paradigma Public Administration (PA), kemudian bergeser ke Public Policy Framework atau Kerangka Kebijakan Publik, dan kemudian bergeser lagi pada Management Approach atau pendekatan manajemen. Pembahasan secara sistematis dan tuntas tentang bagaimana ketiga kerangka kerja yang berbeda ini bekerja dapat ditemui dalam Bagian I, dimana penulis (Lane) mengambil posisi bahwa banyak kontribusi positif dari tiga kerangka kerja tersebut yang memang dapat terintegrasi secara bersamaan dengan NPM yang menjadi teori umum dalam tata kelola sektor publik. Sedangkan pada bagian ke II membahas tentang latar belakang teoritis NPM. Latar belakang teoritis NPM ditemukan dalam kritik yang kuat dari sektor publik yang besar, yang dapat ditemukan di sekolah pilihan publik serta di Sekolah Ekonomi Chicago, dimana keduanya sejak pertengahan 1960-an telah menyerang tentang gagasan tata kelola sektor publik yang tengah berlaku. Sifat dasar/ umum NPM mungkin saja telah membantu jalannya politik hak asasi baru atau neo-konservatisme pada tahun 1980 dan kebangkitan neo-liberalisme dalam ekonomi dunia global pada 1990-an dengan baik. Namun, tanpa senjata berat dari pemenang Hadiah Nobel, para ekonom dan para pakar pilihan publik (public Choice), maka pemerintah akan kurang yakin bahwa mereka berada pada jalur yang "benar" dari sudut pandang teoritis dalam pencarian mereka terhadap model pemerintahan alternatif. Pada Bagian terakhir (bagian III), buku ini menganalisis ide-ide utama dalam NPM untuk menyatakan kegunaan dan keterbatasan mereka. NPM adalah teori pertama dan terutama dalam pandangan kontrak (contractualism), tetapi tidak dapat menggantikan pendekatan utama lainnya pada tata kelola sektor publik. Dengan demikian, teori tata kelola sektor publik mencakup lebih dari sekedar NPM saja, karena beberapa unsur kebijakan publik dan administrasi publik tidak dapat diganti oleh contractualism.
Jan Erik Lane dalam bukunya ini menetapkan proposisi dalam mengartikulasikan New Public Management (NPM) sebagai bentuk tunggal, teori koheren dalam manajemen sektor publik, dan juga untuk menegaskan kembali relevansi yang terus-menerus (berkesinambungan) dari sektor publik. Diskusi Lane tentang NPM telah membuat referensi khusus bagi pemerintah Australia dan New Zealand, dua dari pelaku sektor publik yang paling banyak petualangannya. Bagi khalayak Swiss, hal ini mungkin dikarenakan Lane bermaksud untuk menunjukkan NPM secara intelektual dan terhormat, dan mengadopsi prinsip atau hal tersebut tidak berarti bahwa manajemen sektor publik akan segera tergeser pada manajemen komersial (swasta). Dalam sebuah diskusi berbeda yang dimaksudkan untuk berkontribusi pada argumen politik dan kebijakan di Swiss, Lane juga berusaha untuk menantang apa yang ia lihat sebagai sebuah kesalahpahaman sejauh mana yang terjadi dalam pengelolaan dan manajemen negara di banyak negara.
New Public Management memiliki dua kelemahan serius dalam hal menetapkan apa yang harus dilakukan. Secara umum, gagal untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung klaimnya bahwa NPM, seperti yang diterapkan di negara-negara OECD, telah terbukti unggul daripada pendekatan analisis manajemen publik lainnya. Asumsi Lane tampaknya menjadi pembuktian bahwa konsistensi internal dari teori ini adalah alasan yang cukup untuk menganggap bahwa hal itu harus bekerja dengan baik. Setelah dua dekade NPM, justifikasi apriori saja tentunya tidak cukup. Selanjutnya, beberapa pernyataan berani yang dibuat, yang tidak secara meyakinkan benar; yaitu, bahwa NPM adalah sebuah teori yang koheren. Sebuah pandangan umum bahwa NPM bukanlah sebuah teori tunggal tetapi “payung” yang mencakup berbagai cara berpikir (paradigma) baru tentang bagaimana mendapatkan hal-hal yang umum dilakukan, penggambaran dari sebuah perniagaan, manajemen, ekonomi kelembagaan baru, akuntansi, dan filosofi demokrasi modern. Treatment/ perbaikan yang dilakukan Lane pada akhirnya tidak mendukung klaim dari teori yang koheren tunggal-nya berdasarkan kontrak. Dia mengacu pada seperangkat ide yang beragam dari ekonomi dan memang hal itu lebih jelas bagaimana pembahasannya tentang negara kesejahteraan yang menghubungkan dengan diskusi dia tentang kontrak. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara negara kesejahteraan dan masyarakat kesejahteraan, apalagi yang didasarkan pada pengeluaran sektor publik sebagai persentase dari PDB. Kompleksitas hubungan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat dan perbedaan antara negara-negara dalam hal ini tidak banyak diterangkan oleh perbedaan (negara kesejahteraan dan masyarakat kesejahteraan) ini. Kekurangan lain yang juga banyak terjadi, diungkapkan oleh fakta bahwa terdapat kesalahan statistik (penelusuran selanjutnya dapat di lihat pada buku-melaui daftar tabel/ figures list) yang menyebabkan Lane mendefinisikan sifat masyarakat Swiss yang sejahtera berhubungan dengan apa yang dianggapnya sebagai masalah yang paling mendasar dalam menajemen sektor publik. Namun sebelum mengakhiri pembahasan menarik tentang NPM, selanjutnya dapat kita kritisi paradigma ini dengan beberapa catatan dibawah ini
Selayaknya sebuah proposisi atau ajuan dan usulan sebagai teori baru, mengakibatkan NPM tidak pernah sepi akan kritik dalam bentuk bantahan atau bahkan sanggahan. New Public Management merupakan suatu paradigma alternatif yang menggeser model administrasi publik tradisional. Terdapat pro dan kontra terhadap manajerialisme yang terjadi pada organisasi sektor publik. Bagi yang pro mereka, memandang NPM menawarkan suatu cara baru dalam mengelola organisasi sektor publik dengan membawa fungsi-fungsi manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Sementara itu, bagi yang kontra mereka mengkritik bahwa pengadopsian prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik tersebut merupakan adopsi yang kurang tepat dan tidak kritis, karena tidak semua praktik manajemen sektor swasta itu baik. Jika sektor publik mengadopsi praktik manajemen sektor swasta, maka hal itu juga berarti mengadopsi keburukan di sektor swasta ke dalam sektor publik. Selain itu, pengadopsian tersebut juga mengabaikan perbedaan yang fundamental antara organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Manajerialisme menurut mereka yang kontra bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kritik dari pendukung administrasi publik menyatakan bahwa hal-hal baik yang terdapat dalam model lama, seperti: standar etika yang tinggi dan pelayanan kepada negara menjadi dikesampingkan apabila sektor publik mengadopsi prinsip manajerialisme.
Manajerialisme juga dicurigai sebagai bentuk kapitalisme yang masuk ke sektor publik. Namun meskipun berbagai kritikan muncul, model baru manajemen sektor publik tersebut terus berkembang baik secara teori maupun praktik. Konsep NPM dengan cepat mampu menggeser pendekatan administrasi publik tradisional. Mengapa manajerialisme mengalami perkembangan yang pesat dalam organisasi sektor publik? Kebutuhan terhadap manajerialisme dalam organisasi sektor publik adalah karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik bisa menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas yang lebih baik atau minimal sama dengan yang dihasilkan sektor swasta. Jika sektor publik masih tetap berpaku pada pendekatan administrasi, maka sektor publik akan gagal menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip manajerialisme.
New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua orang. Bagi sebagian orang, NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management; bagi pihak lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Sebagian besar penulis membedakan antara pendekatan manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada rakyat. Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan.
Tujuan di atas bukanlah satu tujuan yang tak dapat dicapai, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman dari berbagai negara (Swedia, Belanda, Selandia Baru, AS, Britania Raya, dan lain sebagainya) yang beberapa tahun lalu merasa harus melakukan reformasi terhadap kinerja administrasi publik di negara mereka. Reformasi ini juga menjadi semakin penting di negara-negara lain dan juga di Amerika Latin. Alasan mengapa dunia politik dan administrasi tertarik pada NPM sangat beranekaragam dan cenderung tak jelas: adminsitrasi mengharapkan memperoleh otonomi yang lebih besar dan debirokratisasi, pihak politisi yang mengurus masalah keuangan (parlemen) ingin secepat mungkin mereformasi anggaran, sementara pemerintah dan juga parlemen mengharapkan memperoleh kemungkinan pengendalian yang lebih besar dan baru. Banyak politisi khawatir, dengan anggaran umum (Globalbudget) pihak pemerintah dan administrasi hendak melepaskan diri dari kewajiban justifikasi dan ingin melucuti wewenang parlemen dalam membuat keputusan dengan cara mengajukan anggaran yang tak berarti. Pihak pelaksana order kecewa jika dilakukan pemangkasan anggaran atas dasar perbandingan produksi dan biaya (benchmarking). Indikator produksi dianggap “tak memadai” atau keseluruhannya dilihat sebagai “dampak negatif ekonomi” yang tak pada tempatnya atau sebagai penghinaan terhadap administrasi yang profesional.
Konsep New Public Management pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu:
1. Manajemen profesional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya
Penekanan pertama, yaitu keahlian manajemen professional, mensugestikan top-manager (presiden, menteri, dirjen) harus mengendalikan organisasi-organisasi publik secara aktif dengan cara yang lebih bebas dan fleksibel. Top-top manager ini tidak lagi berlindung atas nama jabatan, tetapi lebih melihat organisasi yang dipimpinnya sebagai harus bergerak secara leluasa bergantung pada perkembangan sektor publik itu sendiri. Sebab itu, para top manager harus punya skill manajerial professional dan diberi keleluasaan dalam memanage organisasinya sendiri, termasuk merekrut dan memberi kompensasi pada para bawahannya. Lalu, penekanan pada aspek orientasi output menghendaki para staf bekerja sesuai target yang ditetapkan. Ini berbalik dengan OPA/ OPM yang berorientasi pada proses yang bercorak rule-governed. Alokasi sumber daya dan reward atas karyawan diukur lewat performa kerja mereka. Juga, terjadi evaluasi atas program serta kebijakan dalam NPM ini.
Sebelum berlakunya NPM, output kebijakan memang telah menjadi titik perhatian dari pemerintah. Namun, perhatian atas output ini tidaklah sebesar perhatian atas unsur input dan proses. Ini akibat sulitnya pengukuran keberhasilan suatu output yang juga ditandai lemahnya control demokratis atas output ini. NPM justru menitikberatkan aspek output dan sebab itu menghendaki pernyataan yang jernih akan tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan (Basri, 2009). Dari berbagai doktrin NPM di atas, konsep Reinventing Government yang ditawarkan oleh Osborne dan Gaebler dirasa paling mendekati tentang apa dan bagaimana NPM itu. Osborne dan Gaebler (1992) menawarkan 10 prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha, yaitu :
1. Pemerintahan katalis; Pemerintahan katalis adalah Pemerintahan yang mengarahkan bukan mengayuh. Disini pemerintah hanya menjalankan fungsi strategis saja tidak ikut campur dalam pelaksanaan atau kegiatan tekniknya. Peran pemerintah hanya sebagai perencana, pencetus visi, dan penyedia berbagai kebijakan strategis lainnya. Selain itu, berbagai metode dapat digunakan untuk mencapai organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban, fleksibilitas seperti, privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional, kontrak, voucher, insentif pajak, dll.
2. Pemerintahan milik masyarakat; Menekankan adanya kontrol dari masyarakat sebagai akibat dari pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Sehingga masyarakat lebih mampu dan kreatif dalam menyelesaikan masalahnya, tanpa bergantung pada pemerintah. Akhirnya masyarakat melayani diri mereka sendiri bukan lagi pemerintah yang melakukannya, namun pemerintah tetap memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar mereka. Dengan adanya control dari masyarakat, pegawai negeri akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
3. Pemerintahan Kompetetif; pemerintahan yang memasukkan semangat kompetisi dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Masyarakat disini sebagai konsumen yang secara pribadi berhak memilih layanan mana yang lebih baik, sehingga akhirnya pemerintah saling berkompetisi untuk dapat menjadi yang terbaik.
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi; pemerintahan yang mampu merubah orientasi dari pemerintahan yang digerakkan oleh aturan menjadi pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Artinya adalah pemerintah tidak harus berjalan sesuai aturan, karena dengan aturan pemerintah menjadi lamban dan lebih mengutamakan prosedur yang sesuai dengan aturan. Dengan digerakkan oleh misi maka misi utamalah yang dikedepankan dalam menjalankan pemerintahan.
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil; pemerintahan yang membiayai hasil bukan input. Pemerintah dalam hal ini akan bekerja sebaik mungkin karena penghargaan yang diterima berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Sehingga dengan hal ini kinerja pemerintah menjadi lebih baik untuk mendapat penghargaan yang baik pula.
6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan; pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Pemerintah memenuhi apa yang di inginkan masyarakat bukan menjalankan pelayanan berdasar aturan birokrasi. Sehingga pemerintah dalam hal ini perlu melakukan survei untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat, yang akhirnya pemerintahan menjadi efektif dan efisisen.
7. Pemerintahan wirausaha; Pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan. Berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif menjadi produktif, dari yang produksinya rendah menjadi berproduksi tinggi, yaitu dengan mengadopsi prinsip-prinsip kerja swasta yang relevan dalam administrasi publik.
8. Pemerintahan antisipatif; Pemerintahan yang berorientasi pencegahan menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.
9. Pemerintahan desentralisasi; merubah pemerintahan yang digerakkan oleh hierarki menjadi pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim. Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintah yang melimpahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Sehingga Pegawai di tingkat daerah dapat langsung memberikan pelayanan dan mampu membuat keputusan secara mandiri, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas.
10. Pemerintahan yang berorientasi pasar; pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar. Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau pemerintah dan kontrol dengan menggunakan peraturan. Dengan menciptakan insentif keuangan-insentif pajak, dan sebagainya, sehingga dengan cara ini organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial.
Hasil nyata dari proses penerapan NPM tersebut mencakup lima aspek, yaitu : (1) saving, (2) perbaikan proses, (3) perbaikan efisiensi, (4) peningkatan efektivitas, dan (5) perbaikan sistem administrasi seperti peningkatan kapasitas, fleksibilitas dan ketahanan. Reformasi sektor publik pada dasarnya tidak hanya terjadi di negara-negara maju saja. Akan tetapi beberapa negara berkembang juga secara aktif terus melakukan reformasi lembaga publiknya. Reformasi sektor publik di negara berkembang banyak dipengaruhi oleh peran World Bank, UNDP, IMF, dan OECD. Reformasi sektor publik di negara-negara yang sedang berkembang banyak yang mengarah pada penerapan New Public Management. Perubahan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang tersebut bercermin kepada perubahan manajerial yang dilakukan oleh negara-negara maju terutama Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan New Zealand.
Beberapa pihak berpendapat bahwa New Public Management tidak tepatditerapkan untuk negara berkembang. Pengadopsian model New Public Management yang dilakukan negara-negara berkembang apakah memang benar-benar menjadikan lebih baik ataukan hanya sekedar perubahan luarnya saja. Apakah manajerialisme yang dilakukan di negara-negara maju bisa diimplementasikan di negara berkembang. Hal tersebut menjadi pertanyaan mendasar, karena gaya manajemen yang ada di negara negara-negara Barat mungkin sekali akan berbeda hasilnya jika diterapkan di tempat yang berbeda. Sangat mungkin terjadi bahwa penerapan NPM dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural. Tingkat keberhasilan negara berkembang dalam mengadopsi prinsip manajerialism model barat memang bervariasi. Sebagai contoh, Malaysia menerapkan Total Quality Management (TQM) sebagai bentuk dari modernisasi manajemen publik dan penerapannya dinilai sukses, namun Bangladesh dan beberapa negara Afrika banyak mengalami kegagalan. Implementasi New Public Management di negara-negara berkembang tidak mudah dilakukan karena kecenderungan birokrasi masih sangat sulit dihilangkan.
Argumen bahwa New Public Management tidak tepat untuk negara-negara berkembang karena alasan korupsi dan rendahnya kapasitas administrasi tidaklah tepat. Penerapan NPM pada negara-negara berkembang tergantung pada faktor-faktor kontinjensi lokal (localised contingency) bukan karena karakteristik nasional secara umum. Faktor-faktor seperti korupsi dan lemahnya kemampuan administrasi memang mempengaruhi kinerja pemerintah, akan tetapi localized contingencies lebih besar pengaruhnya sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan upaya reformasi. Terdapat beberapa masalah dalam menerapkan konsep New Public Management di negara berkembang.
Pertama, New Public Management didasarkan pada penerapan prinsip/mekanisme pasar atas kebijakan publik dan manejemennya. Hal ini juga terkait dengan pengurangan peran pemerintah yang digantikan dengan pengembangan pasar, yaitu dari pendekatan pemerintah sentris (state centered) menjadi pasar sentries (market centered approach). Negara-negara berkembang memiliki pengalaman yang sedikit dalam ekonomi pasar. Pasar di negara berkembang relatif tidak kuat dan tidak efektif. Perekonomian pasarnya lebih banyak didominasi oleh asing atau perusahaan asing, bukan pengusaha pribumi atau lokal. Di samping itu, pasar di negara berkembang tidak efektif karena tidak ada kepastian hukum yang kuat. Sebagai contoh, masalah kepatuhan terhadap kontrak kerja sama (contract right) sering menjadi masalah.
Kedua, terdapat permasalahan dalam privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi di negara berkembang bukan merupakan tugas yang mudah. Karena pasar di negara berkembang belum kuat, maka privatisasi akhirnya akan berarti kepemilikan asing atau kelompok etnis tertentu yang hal ini dapat membahayakan, misalnya menciptakan keretakan sosial.
Ketiga, Perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak dilakukan secara hati-hati bisa menciptakan wabah korupsi. Hal ini juga terkait dengan permasalahan budaya korupsi yang kebanyakan dialami negara-negara berkembang. Pergeseran dari budaya birokrasi yang bersifat patronistik menjadi budaya pasar yang penuh persaingan membutuhkan upaya yang kuat untuk mengurangi kekuasaan birokrasi.
Keempat, terdapat masalah untuk berpindah menuju pada model pengontrakan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan penegakannya tidak kuat. Model pengontrakan akan berjalan baik jika outcome-nya mudah ditentukan. Jika tujuan organisasi tidak jelas, atau terjadi wabah korupsi yang sudah membudaya maka penggunaan model-model kontrak kurang berhasil.
Terdapat permasalahan politisasi yang lebih besar di negara berkembang dibandingkan di negara maju, termasuk dalam hal politisasi penyediaan pelayanan publik, pemberian kontrak kepada kroni-kroninya. Kelima, kesulitan penerapan New Public Management di negara berkembang juga terkait dengan adanya permasalahan kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, permodalan, dan kapabilitas sumber daya manusia. terjadi karena Selain itu, negara berkembang terus melakukan reformasi yang tidak terkait atau bahkan berlawanan dengan agenda NPM. Paket dalam agenda NPM tidak dilaksanakan sepenuhnya. Namun New Public Management (NPM) tetaplah sebuah paradigma yang menarik karena menerapkan berbagai teori yang berbasis ekonomi dalam manajemen publik. Diskusi teoritis Jan-Erik Lane terkait masalah dan solusi dalam kontrak sektor publik dapat digunakan secara proporsional bagi mereka merancang mekanisme pelayanan publik. Bagaimapun juga, klaim Lane yang lebih besar yang mengajukan NPM sebagai teori terpadu untuk berpikir tentang sektor publik tidak berkesinambungan atau dapat dikatakan masih lemah karena banyak bermunculan penantang dan pembantah teori ini sehingga memunculkan teori yang baru.
Komentar
Posting Komentar