SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2020/2021
MATA KULIAH TEORI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISIP USU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Mata Kuliah : TEORI ADMINISTRASI NEGARA
Hari/Tanggal : 14-18 Juni 2021
Pukul : 08.00,13.00,15.00.
Semester/SKS : 6 ( Enam) / 3 SKS
Sifat Ujian : OPEN BOOK
Dosen : Dr.R.Sally Marisa SihombingS.Ip, M.Si
SOAL:
- Jelaskan definisi administrasi dalam arti luas
- Jelaskan definisi administrasi dalam arti sempit
- Jelaskan paradigma OLD PUBLIC ADMINISTRATION dalam konteks Manajemen Publik Kontemporer
- Jelaskan bagaimana kinerja birokrasi diera desentralisasi
4.
Nama : Muhammad Surya Ramadhan
NIM : 170903057
UAS : Teori Administrasi Publik
- Jelasakan definisi administrasi dalam arti luas
Ada beberapa definisi administrasi dalam arti luas diantaranya seperti yang diungkapkan oleh para tokoh sebagai berikut. Menurut Sondang P. Siagian (2001 : 38) Administrasi dalam pengertian secara luas adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.[1] Selanjutnya Menurut Ismail nawawi (2009:35) pengertian Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien.[2] Selanjutnya menurut Silalahi (2011:11) Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.[3]
Dari pendapat para ahli diatas seperti Sondang P. Siagian, Ismail Nawawi dan juga Silalahi memiliki pendapat yang hampir sama dalam mengungkapkan pengertian administrasi secara luas, yaitu mengenai kerja sama yang dilakukan beberapa pihak untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dan menurut saya pengertian administrasi dalam ruang lingkup yang luas adalah sebuah proses kerjasama yang melibatkan beberapa pihak yang sedikitnya adalah dua orang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan ataupun ditetapkan bersama sebelum mereka melakukan sebuah kegiatan.Adapun contoh administrasi secara luas dalam ruang lingkup sederhana di ibaratkan seperti sebuah tim sepakbola yang harus bekerjasama diantara setiap orang pemainnya agar dapat mencapai tujuan yaitu menciptakan sebuah gol dan memenangi pertandingan.
2. 2. Jelaskan definisi administrasi dalam arti sempit?
Ada beberapa defini administrasi dalam arti sempit, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh para tokoh sebagai berikut. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (2006) Administrasi dalam arti sempit adalah “tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya”.[4] Selanjutnya Menurut Ismail Nawawi (2009:33) Administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”.[5] Dan selanjutnya Menurut Ulbert Silalahi (2011), Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal. Dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. [6]
Dari pendapat para ahli diatas seperti Prajudi Atmosudirdjo, Ismail Nawawi dan Ulbert Silalahi memiliki pendapat yang hampir sama dalam mengungkapkan pengertian administrasi secara sempit, yaitu penyusunan atau pencatatan dokumen yang dilakukan di dalam sebuah organisasi agar segala dokumen tercatan dengan baik. Dan menurut saya pengertian administrasi dalam ruang lingkup yang sempit adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencatat dan mengolah data atau informasi seperti surat-menyurat, ataupun pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi. Sehingga dalam arti sederhananya administrasi dalam ruang lingkup yang sempit adalah kegiatan tata usaha yang sering kita temui di dalam sebuah organisasi baik, organisasi publik maupun privat.
3. Jelaskan paradigma OLD PUBLIC ADMINISTRATION dalam konteks manajemen publik kontemporer
Paradigma Old Public Administration sering disebut juga sebagai administrasi negara klasik, dimana OPA menyatakan bahwa bidang administrasi harus memiliki struktur hierarki yang jelas agar dapat lebih efisien, dan tujuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan memberi pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara netral dan profesional. Dalam OPA timbul rasional model yang dikemukakan oleh Herbert Simon (dalam Thoha 2014:73)[7], yaitu sebagai berikut:
1. Titik perhatian pemerintah adalah jasa pelayanan yang langsung oleh instansi pemerintah,
2. Public policy dan administrasi berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan,
3. Administrasi publik memiliki peran yang kecil dalam proses pembuatan kebijakan,
4. Pelayanan oleh administrator bertanggung jawab pada pejabat politik yang diberi diskresi terbatas.
5. Administrator bertanggung jawab pada pimpinan politik yang dipilih secara demokratis,
6. Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki dan di kontrol oleh pejabat dari hierarki atas organisasi,
7. Nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas,
8. Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan tertutup,
9. Administrasi publik dirumuskan secara luas, seperti dalam POSDCoRB.
Sehingga di dalam OPA peran administrasi publik di dalam pemerintahan tidak terlalu besar dalam proses pembuatan kebijakan karena administrator publik bertanggung jawab kepada pejabat politis yang saat itu sedang menjabat. Hal ini tentunya membuat pejabat publik tidak dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena birokrat publik hanya bertugas menjalankan perintah saja.
4. Jelaskan bagaimana kinerja birokrasi di era desentralisasi
Desentralisasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Sedangkan menurut Hosio ( 2007 : 90 ) [8],ada beberapa ciri dari birokrasi,yaitu :
1. Mempunyai struktur organisasi yang jelas
2. Batas-batas wewenang dari setiap pejabat sudah jelas
3. Saluran hubungan kerja berlangsung menurut saluran seperti yang tercermin dalam bagan,
4. Adanya uraian tugas yang jelas dari setiap anggota organisasi.
Sementara itu menurut Weber dalam Thoha ( 2003:17 ) [9] ada beberapa ciri ideal dari birokrasi, yaitu :
1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya,
2. Jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkhi dari atas ke bawah dan ke samping,
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarkhi itu secara spesifik berbeda satu sama lain,
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan,
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya,
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya,
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif,
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resourches instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya,
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu system yang dijalankan secara disiplin.
Dalam penerapan birokrasi pada era desentralisasi saat ini kinerja birokrasi selama ini masih dipandang negatif oleh masyarakat, padahal birokrasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian yang negatif yang muncul tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:
1. Pejabat atau pegawai yang terlalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berlangsung
2. Tidak adanya human relations yang harmonis dalam instansi, sehingga antara pejabat yang satu dengan yang lain tidak saling kenal meskipun dalam satu lingkungan
3. Pegawai yang dengan sengaja memperlambat urusan dengan maksud tertentu
4. Pejabat yang ingin menunjukkan kekuasaannya
5. Kebijaksanaan yang ditetapkan pimpinan tidak dimengerti oleh bawahannya sehingga kebijaksaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik
6. Pejabat atau pegawai yang tidak mau menerima perubahan dalam system, metode dan prosedur kerja.
Sehingga karena faktor-faktor tersebut mengakibatkan walaupun sudah diterapkan desentralisasi tetapi kinerja ataupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrat publik masih sering belum sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai public servant. Sehingga daripada itu pelu dilakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Diharapkan setelah dilakukan reformasi birokrasi maka akan terjadi perbaikan pada birokrasi di indonesia yang diantaranya adalah:
1. Terwujudnya birokrasi professional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik,
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang professional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintah pusat dan daerah,
3. Terwujudnya ketatalaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat, tidak berbelit dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Daftar Pustaka :
Atmosudirjo, S. Prajudi. 2006. Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
J E Hosio. 2007. Kebijakan Publik & Desentralisasi. Yogyakarta: Laksbang.
Nawawi, Ismail. 2009. Prilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis,.Surabaya: ITSPers.
Thoha. M. 2013. Kepemimpinan dalam manajemen .Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Thoha, M. 2014. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Ulber, Silalahi. 2011. Asas Asas Manajemen.Bandung: Refika Aditama.
[1] Siagian, Sondang P.Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Bumi Aksara. 2001) hlm 38
[2] Nawawi, Ismail.Prilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis,.(Surabaya: ITSPers. 2009) hlm 35
[3] Ulber, Silalahi. Asas Asas Manajemen. (Bandung: Refika Aditama. 2011) hlm 11
[4] Atmosudirjo, S. Prajudi. Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006)
[5] Nawawi, Ismail.Prilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis,.(Surabaya: ITSPers. 2009) hlm 33
[6] Ulber, Silalahi. Asas Asas Manajemen. (Bandung: Refika Aditama. 2011)
[7] Thoha, M. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014) hlm 73
[8] J E Hosio. Kebijakan Publik & Desentralisasi. (Yogyakarta: Laksbang .2007.) hlm 90
[9] Miftah Thoha. Kepemimpinan dalam manajemen (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013) hlm 17
Komentar
Posting Komentar