Muhammad Surya Ramadhan

Penerapan Sistem Meritokrasi Pada Sistem Pemerintahan Indonesia Konsep meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Aristoteles dan Plato yang percaya bahwa sebuah negara seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang paling pandai, paling baik, dan paling berprestasi. Menurut Anderson (2003) meritokrasi menjamin birokrasi memiliki kinerja pelayanan publik yang mumpuni yaitu birokrasi yang mampu membuat desain program yang lebih tepat sasaran dan memberikan hasil optimal. Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam membentuk penyelenggara negara yang memiliki integritas yang tinggi perlu adanya hukum dibidang kepegawaian yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Adanya hukum kepegawaian ini dapat melancarkan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Aparatur sipil negara merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya kelancar

  NAMA                   : Muhammad Surya Ramadhan NIM                        : 170903057 Mata Kuliah           : Teori Administrasi Publik (C) Quiz                        : Pertemuan ke-4 (kuis)   DIRTY POLICY DAN CLEAN POLICY DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA Dirty policy dan Clean policy secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan yang kotor ataupun buruk dan juga kebijakan yang bersih. Pada umumnya kedua konsep tersebut berkaitan dengan keadaan birokrasi yang terjadi di sebuah negara. Dan biasanya hal ini akan terlahir dari Dirty politic dan juga Clean politic. Sistem Dirty politic adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara atau ilegal ,seperti politik uang saat pilpres dan pilkada, menekan birokrasi ketika masih memiliki kekuasaan, KKN dan sebagainya. Sedangkan clean politics adalah upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan dengan cara yang tidak bertentangan pada hukum. Tidak dapat dipungkiri

  Nama   : Muhammad Surya Ramadhan NIM      : 170903057 Ujian    : TAP C   1.        Apakah hubungan antara ilmu administrasi publik dengan teori administrasi publik? Hubungan antara ilmu administrasi publik dengan teori administrasi publik adalah teori administrasi publik sebagai pembentuk terjadinya ilmu administrasi publik, hal ini karena teori administrasi publik   dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan metode ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya, dan digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan dari sinilah ilmu administrasi publik itu terbentuk akibat adanya teori-teori administrasi publik yang sebagian besar berasal dari ilmu-ilmu politik, ilmu manajemen, ilmu ekonomi dan sebagainya. 2.       Mengapa teori administrasi publik memerlukan pengembangan? Alasan mengapa teori administrasi publik memerlukan pengembangan adalah karena administrasi publik bersifat dinamis, hal ini karena kehidupan masyarakat yang s